KPK Periksa Wapres Boediono Hari Ini?

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kabarnya akan memeriksa Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat ini menjabat Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Sabtu (23/11/2013), hari ini.

Informasi yang beredar di kalangan wartawan Boediono diperiksa dalam kasus Bank Century. Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, tidak membantah dan tidak mengiyakan ketika dikonfirmasi Tribunnews.com soal itu pagi tadi.

Namun Yopie menegaskan Boediono akan memberikan keterangan pers di kantor Presiden Jakarta malam ini sekitar pukul 19.00 WIB.

"Silakan datang Pak Boediono akan berikan keterangan pers," ujarnya.

Jika Boediono hari ini diperiksa KPK maka ini kedua kalinya dia diperiksa setelah akhir April 2010, Boediono juga diperiksa oleh penyidik KPK.

Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi SP sebagaimana ditulis Kompas menegaskan kalau ada keterangan yang perlu dikonfirmasi penyidik kepada Boediono, hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan merupakan Gubernur Bank Indonesia (BI) saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

”Kasus Bank Century itu apa sih? Kasus Century ini berkaitan dengan pemberian FPJP dan berkaitan dengan penetapannya sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tentu kaitannya tentang itu kalau Pak Boediono dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Johan, Jumat (22/11).

Johan belum tahu kapan KPK akan memeriksa Boediono. Sampai kemarin malam, belum ada konfirmasi dari penyidik soal kebutuhan memeriksa Boediono.

Ahok: Andaikan Saya Seorang Presiden

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan tidak mudah untuk Pemprov DKI bersinergi dengan kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi dalam mengatasi berbagai permasalahan.

"Makanya kan saya bilang kan lebih mudah ngatur Jabodetabek itu dengan pindah kantor ke Merdeka Utara (kantor Presiden)," ujar Basuki atau akrab disapa Ahok, Jumat (22/11/2013).

Ahok mencontohkan kesulitan bekerjasama dengan kota penyangga salah satunya pembelian lahan di kawasan kali Ciliwung, Depok, Jawa Barat.

Namun mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan Pemkot Depok enggan memberikan lahan tersebut dengan berbagai alasan.

"Memang kami tidak minta kok. Mereka tidak mau," ucap Ahok.

Andaikata dirinya seorang Presiden, lanjut Ahok, maka dirinya akan memaksa kota penyangga yang memiliki sungai di hulu dan mengalir di Jakarta untuk ikut bekerjasama membantu Jakarta mengatasi persoalan banjir.

"Kalau sekarang kan susah. Otonomi Daerah aturannya," kata politisi Partai Gerindra ini.

Iklan 'Diskon TKW' Menghina Harga Diri Bangsa Indonesia

Iklan 'diskon TKW' asal Indonesia yang beredar di Malaysia, menghina harga diri Bangsa Indonesia.
"Dengan beredarnya selebaran tersebut, saya mendapatkan konfirmasi bahwa KBRI dan Atase Tenaga Kerja di Malaysia sedang melacak keberadaan, termasuk nomor telepon yang dicantumkan sampai saat ini tidak bisa dihubungi," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf di Jakarta, Senin (29/10/2012).
Iklan tersebut, lanjutnya, merupakan pelecehan terhadap Republik Indonesia. Terlebih, hingga saat ini moratorium pengiriman TKI ke Malaysia belum dicabut.
Politisi Partai Demokrat mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Luar Negeri, untuk mengambil langkah-langkah diplomasi yang dianggap perlu, untuk menghentikan iklan tersebut, sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia, untuk menuntut pihak yang bertanggung jawab terhadap iklan tersebut.
Nova menuturkan, pada masa sidang berikut akan dilakukan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), di mana formasi pimpinan baru saja terbentuk.
"Saya berharap RUU PPILN dapat memperbaiki secara signifikan persoalan yang terdapat di dalam UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang akan digantikannya," ucap Nova.
Nova memaparkan, sejumlah hal dalam UU 39/2004 yang harus menjadi perhatian Pansus RUU PPILN, di antaranya adalah seluruh proses perekrutan, training, dan penempatan hingga pemulangan TKI diserahkan kepada swasta.
Ke depan, pemerintah harus mengambil alih peran tersebut. Juga, harus diperketat syarat mengenai negara penempatan.
Negara tersebut harus memiliki MoU dengan Pemerintah Indonesia. Dalam MoU, hak-hak para TKI harus diutamakan, dan jelas tertulis di dalam kontrak kerja.
Nova mengingatkan agar Pansus PPILN di dalam proses pembahasan RUU, untuk senantiasa mendengarkan masukan dari para stakeholders, terutama para buruh migran.
"Sehingga RUU ini bermanfaat, dan memberikan perubahan yang positif kepada mereka," ujarnya.

Pejabat Lokal Filipina Dipecat Karena Foto Facebook

Seorang pejabat lokal Filipina telah dipecat setelah cuti untuk reuni sekolah di sebuah pulau tropis dan mengunggah foto perjalanan di Facebook, kata pemerintah Kamis.

Petugas informasi provinsi Maynardo Valdez menutup kantornya selama empat hari pada Juli tahun lalu untuk bergabung dengan mantan teman sekelasnya dalam liburan di pulau Boracay, kata bawahannya di Badan Informasi Filipina.

Saat itu mereka tidak menemukan bukti terhadap keberadaan Valdez, namun ia segera tertangkap setelah foto-foto online-nya beredar.

"Petualangan rahasia ke Boracay itu terungkap ketika gambar-gambarnya terlihat di situs jejaring sosial", membuatnya mendapatkan surat pemecatan yang dikeluarkan bulan lalu. "Foto-foto itu kemudian dicetak sebagai bagian dari bukti dalam kasus tersebut."

Instansi pemerintah, yang membuat surat pemecatan pekan ini, mengatakan Valdez dipecat karena "kelalaian tugas, perbuatan kotor dan ketidakjujuran".

Valdez tidak bisa dihubungi pada Kamis untuk memberikan komentar.

Filipina, negara dari 95 juta orang, adalah di antara negara-negara terkemuka di dunia dalam hal penggunaan Facebook.

Wow, Tahun 2012 Anggaran DPR Naik Jadi Rp 2,086 Triliun

Kendati dihujani berbagai kritik terkait anggaran dan proyek pembangunan serta pengadaan barang, anggaran satuan kerja dewan pada 2012 mengalami kenaikan dari Rp 1,749 triliun menjadi Rp 2,086 triliun.

Alokasi itu terdiri dari anggaran alat kelengkapan dewan (AKD) DPR, anggaran hak keuangan dan administrasi dewan, dan anggaran dukungan substansi dewan.

Berdasarkan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang diterima Republika, kenaikan anggaran masing-masing komisi, AKD, dan pimpinan di DPR ditujukan untuk program pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Anggarannya naik dari Rp 755,506 miliar menjadi Rp 903,770 miliar. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mendapat alokasi anggaran terbesar, naik lebih dua kali lipat dari Rp 45,391 miliar menjadi Rp 95,727 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk kegiatan hak keuangan dan administrasi dewan naik dari Rp 914,179 miliar menjadi Rp 1,034 triliun. Terdiri dari pengelolaan hak keuangan dan administrasi yang dari Rp 490,2 miliar dari Rpp 553,27 miliar pada 2011.

Kemudian, alokasi untuk komunikasi intensif dalam rangka penyerapan aspirasi naik dari Rp 356,536 miliar menjadi Rp 539,481 miliar di 2012. Komponen yang paling mencolok ada di kunjungan kerja dalam negeri per orang yang melonjak dari Rp 299,374 miliar menjadi Rp 482,319 miliar.

Kenaikan juga terlihat di pembinaan administrasi keanggotaan dewan yang naik dari Rp 4,369 miliar menjadi Rp 5,041 miliar.

Sedangkan anggaran untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan juga naik dari Rp 79,412 miliar menjadi Rp 148,303 miliar. Terdiri dari dukungan pelaksanaan tugas fungsi legislasi yang naik dari Rp 24,6 miliar menjadi Rp 54 miliar untuk 2012.

Kemudian, dukungan pelaksanaan fungsi anggaran dari Rp 18,3 miliar menjadi Rp 35,4 miliar, dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan dari Rp34,1 miliar menjadi Rp 53,3 miliar, dukungan penguatan kelembagaan dari Rp 2,27 miliar menjadi Rp 5,5 miliar.

Jumlah Kekerasan Aparat Meningkat

Kekerasan keamanan di Indonesia masih marak terjadi pada 2011. Dilihat dari kuantitas dan kualitasnya, bisa dikatakan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Aktivis Imparsial Pungki Indrati memaparkan, sepanjang 2011 terjadi 38 kasus kekerasan yang dilakukan aparatur keamanan terhadap warga sipil.

Dalam catatan Imparsial, jumlah 38 kasus ini hanya yang mengemuka dan menjadi sorotan masyarakat luas.Realita di lapangan jauh lebih besar dari apa yang mengemuka di media massa dan yang menjadi sorotan masyarakat.

"Sedikitnya terjadi 29 kasus aparat kepolisian yang menunjukan brutalitas aparat dalam pelaksanaan tugasnya," ujar Pungki dalam siaran pers kepada Republika, Senin (30/1).

Kasus Mesuji di Lampung, pada 10 November maupun kekerasan di Bima pada 24 Desember, serta tewasnya pedagang angkringan saat satuan Densus 88 menggerebek kawanan teroris di Kampung Dukuh, Desa Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo, pada 17 Mei menunjukan ironi tersebut. " Aparat semakin tidak terkendali dalam menjalankan tugas di lapangan," kritik Pungki.

Bupati Garut Diadang lalu Dipaksa Turun dari Mobil Mewah

TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Puluhan warga dan pedagang yang biasa berjualan di Pasar Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, mengadang dan menghentikan paksa mobil dinas yang ditumpangi Bupati Garut, Aceng HM Fikri, ketika melintas di depan Pasar Cibatu, Kamis (12/1/2012) siang.

Saat itu Aceng, yang menggunakan kendaraan dinas mewahnya, Honda New Accord warna hitam keluaran terbaru dengan pelat nomor Z 1 E, dalam perjalanan pulang setelah mencanangkan gerakan percepatan tanam komoditas padi sawah di lahan tadah hujan di Desa Sindangsuka, Kecamatan Cibatu.

Sekitar pukul 14.00 siang, setelah acara selesai, Aceng, yang dikawal oleh mobil dinas Satpol PP Garut dan mobil patroli Polsek Cibatu, meluncur pulang menuju Kota Garut. Namun, tepat saat melintas di Pasar Cibatu, rombongan mobil Bupati dihentikan puluhan pedagang dan warga Cibatu.

Karena warga dan pedagang mengadang mobil dengan berdiri di tengah jalan, rombongan Bupati pun menghentikan kendaraan mereka. Beberapa orang warga dan pedagang langsung menghampiri mobil yang ditumpangi Aceng dan memintanya untuk turun dari mobil.

Setelah sempat terjadi dialog antara massa dengan Bupati dan beberapa petugas yang mengawalnya, Aceng bersedia keluar dari mobilnya dan berdialog dengan para pedagang.

Dalam kesempatan itu, para pedagang meminta Bupati Aceng menyaksikan secara langsung kondisi Pasar Cibatu. Aceng pun akhirnya bersedia memenuhi permintaan warganya untuk meninjau pasar yang kondisinya terlihat sangat semrawut dan becek.

Ditemani ajudannya, Aceng menyempatkan diri masuk ke pasar. Di sana, ia melihat-lihat beberapa kios pedagang serta beberapa sarana dan fasilitas penunjang, seperti saluran drainase serta gang-gang sempit yang terlihat becek.

Orang nomor satu di Garut itu pun sempat berdialog dengan beberapa pedagang. Aceng sempat menanyakan kondisi pasar, begitu pun dengan para pedagang. Hampir semua pedagang yang ditemui Aceng mengeluhkan kondisi pasar yang semrawut, bau, becek, dan tidak nyaman.

Seorang pedagang, Nia (40), mengatakan para pedagang di Pasar Cibatu sangat berharap Pemkab Garut segera merealisasikan pembangunan pasar tradisional Cibatu yang lebih representatif dan nyaman baik bagi para pedagang maupun para konsumen yang berbelanja.

"Lihat saja kondisi pasar saat ini. Selain becek dan semrawut, juga sangat tidak nyaman. Makanya banyak pembeli yang malas datang ke pasar karena tidak nyaman," kata Nia saat ditemui di Pasar Cibatu, kemarin.

Tokoh Pergerakan Minta Forum Lintas Agama Tolak Undangan SBY

Jakarta - Presiden SBY mengundang sejumlah tokoh lintas agama untuk bertemu di Istana Negara. Namun sejumlah tokoh pergerakan meminta forum lintas agama untuk menolak undangan tersebut.

"Pertemuan ini harus meminta mereka jangan mau bertemu SBY. Kalau mereka mau ketemu SBY hilang rasa hormat saya kepada mereka," ujar Permadi yang juga politikus Gerindra, dalam acara Pertemuan Meja Bundar 100 Tokoh Pergerakan '2011: Tahun Kebenaran'di Gedung Joang 1945, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (17/1/2011).

Selain itu, Permadi juga mendukung gerakan revolusi untuk merubah pemerintahan yang dinilainya sudah banyak melakukan kebohongan.

"Pak Tyasno (Sudarto-mantan KSAD) mengatakan revolusi nurani. Revolusi tidak mungkin damai, revolusi harus berdarah-darah," serunya.

Selain Permadi, mantan Ketua Iluni UI, Hariadi Darmawan juga menyerukan agar para tokoh lintas agama menolak undangan SBY. Menurut Hariadi, apa yang disampaikan para tokoh tersebut sebagai ungkapan hati nurani.

"Harapan saya mereka tidak perlu datang tidak perlu dialog lagi. Mereka bicara nurani bukan bicara politik," tutur mantan dokter militer ini.

Hariadi menambahkan, apabila tokoh agama sudah bergerak maka itu sebagai sinyal akan turunnya pemerintahan.

"Di Filipina ketika tokoh agama, kardinal sudah bergerak maka Marcos Turun," kata Hariadi.

Lebih lanjut Hariadi mengatakan, ungkapan tokoh agama layaknya suara Tuhan. Untuk itu dia meminta agar SBY mau melaksanakan apa yang disampaikan para tokoh tersebut.

"Istilahnya tidak lagi tawar-menawar. Dia mau melaksanakan itu atau dia habis, diturunkan," tuntas pria berusia 72 tahun tersebut.

Menkominfo Anggap RIM Mengulur Waktu

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR mengenai nasib BlackBerry di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan Research In Motion, selaku penyedia layanan BlackBerry, sedang mengulur-ulur waktu.

"Kami lihat RIM mengulur waktu. Operator sudah melakukan effort (untuk memblokir situs porno), hampir 90% sudah ditutup. Kecuali RIM yang begitu bebasnya," ujar Tifatul.

Oleh karena itu, Tifatul mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu tanggal 21 Januari 2011 untuk penyelesaian soal ini. "Silakan RIM berbisnis di sini, asalkan mematuhi Undang-undang," tukasnya.

Rapat Dengar Pendapat dilakukan antara jajaran Kementerian Kominfo dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi I pada Senin, (14/1/2011), pukul 14:00 WIB di Gedung DPR.

Sebelumnya, dalam rapat tertutup yang digelar di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin pagi, RIM telah kembali menegaskan janjinya untuk mematuhi peraturan yang ada di Indonesia.

Polisi Periksa Petugas Foto Kantor Imigrasi Jakarta Timur

Jakarta - Satu persatu petugas imigrasi diperiksa Mabes Polri terkait kasus pemalsuan paspor yang digunakan Gayus Tambunan. Kali ini, seorang petugas imigrasi Jakarta Timur yang mendapat giliran pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim.

"Kami melanjutkan pemeriksaan terhadap petugas Imigrasi Jakarta Timur, Ibu Endang, dari seksi foto," kata Kabagpenum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Senin (17/1/2011).

Boy mengatakan, Endang masih diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, tiga petugas dari Kantor Imigrasi Jaktim, yakni Zulkifli (mantan Kepala Seksi Lalu Lintas), Dadang Suganda (Koordinator Pendistribusian Paspor di Imigrasi), dan Tri Sasongko (mantan Kasubsi Perizinan) juga telah diperiksa. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa tiga petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yakni Ahmad Jefri, Agus Arif Wicaksono, dan Ketut Satria Widiyaswara.

Dalam waktu yang sama, penyidik juga sedang memeriksa istri Gayus Tambunan, Milana Anggraeni. Milana diperiksa sebagai saksi kasus pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono.

Kemkum HAM Belum Siapkan Tempat Pendaftaran Parpol

Jakarta - Pada hari pertama pendaftaran partai politik, pihak Kementerian Hukum dan HAM belum menyediakan tempat secara khusus untuk malayani pendaftaran. Tempat pendaftaran akan dilakukan sambil jalan karena pendaftaran pada hari-hari awal biasanya masih sepi.

"Kan kalau awal-awal masih sepi. Kalau sudah mendekati akhir baru membludak," ujar Direktur Tata Negara Kemenkum HAM, Asyarie Syihadudin di ruang kantornya, Senin (17/1/2011).

Tahap pendaftaran parpol dimulai pada hari ini dan akan ditutup 22 Agustus 2011 nanti. Namun berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, belum ada persiapan khusus terkait dengan pendaftaran ini.
Di bagian Direktur Tata Negara lantai 6, tidak ada kegiatan atau penyiapan tempat khusus untuk pendaftaran parpol ini.

Salah seorang petugas mengatakan, tempat penerimaan berkas ada di lantai 8. Namun setelah dicek ke lantai 8, tampak pemandangan yang sama, yakni tidak ada ruangan yang disiapkan khusus untuk pendaftaran.

"Betul di lantai 8. Sedang kita persiapkan. Mungkin tadi sedang tidak ada petugasnya," ujar Asyarie.

Adapun untuk persyaratan pendaftaran verifikasi, yakni melampirkan akta notaris yang memuat pendiri dari tiap propinsi, minimal 30 orang. Sehingga totalnya berjumlah 990 orang untuk 33 propinsi. Persyaratan verifikasi lainnya, parpol memuat kepengurusan partai tingkat pusat, yang menetapkan 30 persen keterwakilan perempuan.

Parpol juga melampirkan surat keterangan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa Politik) untuk kepengurusan tingkat propinsi sebesar 100 persen dan kabupaten/kota sebesar 75 persen. Untuk kepengurusan tingkat kecamatan dilampirkan surat keterangan dari camat. Parpol juga melampirkan KTP dari lima orang pengurus tertinggi yang tercantum dalam kepengurusan partai tersebut.

"Kemudian surat keterangan domisili untuk kepengurusan tingkat propinsi dan kabupaten. Yang berakhir atau paling tidak sampai tahapan pemilu. Misalnya, kalau sewa sekurang-kurangnya sampai Mei 2014," papar Asyarie.

"Verifikasi juga melampirkan surat pernyataan bahwa si pendiri partai adalah benar dari partai itu dan tidak merangkap dari partai lain. Terakhir, melampirkan surat keterangan rekening bank untuk tingkat nasional atau kantor DPP," sambungnya.

Rapat Paripurna DPR Finalkan RUU Parpol

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna membahas finalisasi RUU Parpol. Jika disetujui, RUU Parpol akan langsung disahkan menjadi UU Parpol.

Rapat paripurna DPR dijadwalkan digelar pukul 09.00 WIB, Kamis (16/12/2010). Wakil Ketua DPR Pramono Anung akan memimpin rapat didampingi pimpinan DPR lainnya.

Selain membahas RUU Parpol, rapat ini juga mengagendakan penyampaian laporan akhir Tim Pengawas Century. Akan diambil keputusan apakah Timwas Century dilanjutkan atau dihentikan sampai di sini saja.

Seperti diberitakan sebelumnya pemerintah bersama Komisi II DPR telah menyepakati keputusan tingkat I terkait RUU Parpol. Sebuah perubahan krusial seperti perketatan pendirian parpol telah disepakati.

Sementara itu Timwas Century sendiri sudah mengusulkan perpanjangan masa kerja. Paripurna DPR kemungkinan akan mengabulkan permohonan tersebut.

Sementara ini hingga pukul 09.45 WIB rapat paripurna belum dimulai. Seperti biasa, anggota DPR masih mengisi daftar absen masing-masing.

Draf RUU Keistimewaan DIY Telah Masuk DPR

Jakarta - RUU Keistimewaan Yogyakarta telah masuk ke DPR. Pimpinan DPR akan menyampaikan draf tersebut dalam rapat paripurna DPR. RUU itu nantinya akan dibahas oleh Komisi II.

"Nanti diumumkan di paripurna, RUU Keistimewaan Yogyakarta sudah masuk ke DPR, diserahkan oleh Kemendagri," ujar Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

Jafar menuturkan PD belum mendengar informasi terakhir terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Namun ia memberi kisi draf tersebut akan makin mengukuhkan keistimewaan Yogyakarta.

"Kita akan tahu persis ayat-ayat yang terkadung. Dari situ akan kita bahas untuk disahkan menjadi UU. Yang pasti bisa pemilihan atau penetapan yang terbaik untuk Yogyakarta," papar Jafar.

Jafar berharap semua pihak berhenti mewacanakan dan memperdebatkan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Ia meminta semua pihak mempercayakan sepenuhnya Keistimewaan Yogyakarta kepada pemerintah.

"Selama ini yang kita bicarakan kan baru wacana. Yang akan dipakai tentu yang diputuskan dan disepakati oleh DPR," ujarnya.