Presiden jadi Bulan-bulanan Operasi Intelijen Luar? Memalukan

Mantan Sekretaris Militer Mayjen Purnawirawan TB Hasanuddin menyesalkan penyadapan terhadap Presiden SBY oleh pihak asing. Penyadapan yang dilakukan jika memang benar dilakukan dan kemudian bocor, dianggapnya adalah sebuah pelecehan

"Seharusnya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)  dan Kepala Lembaga Sandi Negara di copot saja. Masa presiden kita jadi bulan-bulanan operasi intelejen di luar negeri? Memalukan," sesal TB Hasanuddin.

Sebelumnya diberitakan penyadapan dilakukan oleh Australia terhadap aktivitas  Presiden SBY dalam pertemuan G20 di London Inggris 2009 lalu.

Ia memprediksi, penyadapan dilakukan bukanlah ingin mendapatkan data apapun dari komunikasi Presiden SBY. Akan tetapi, memang hanya menyadap kemudian dibocorkan diam-diam.

"Ini sebuah pelecehan tapi juga ada keinginan mendown grade kan SBY. Gila saja kalau habis disadap kemudian bocor. Memang kesengajaan aparat intel mereka," tegas TB Hasanuddin yang tak lain Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

Terjemahan 3.226 Ayat Al-Quran Pemerintah Keliru?

Ratusan miliar rupiah anggaran pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama kini diselisik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak hanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kitab umat Islam menuai perhatian dan permasalahan. Terjemahan versi Kementerian Agama terhadap Al-Quran juga menuai protes.

Majelis Mujahidin Indonesia mencatat ada 3.226 ayat Al-Quran terjemahan versi pemerintah keliru. »3.226 ayat Al-Quran versi pemerintah yang diteliti Amir Mujahidin, Ustad Muhamad Thalib, keliru,” kata Ketua MMI Sumatera Utara, Zulkarnain, kepada Tempo, Kamis, 5 Juli 2012.

Zulkarnain menyebutkan, terjemahan Al-Quran versi pemerintah banyak terjadi kekeliruan. »Yang paling fatal itu pada Surat Al-Baqarah ayat 191, yakni bunuh di mana pun kamu temukan mereka (kafir),” kata Zulkarnain.

Terjemahan itu, lanjut Zulkarnain, sangat terkesan Islam itu radikal. ”Semestinya terjemahannya arti tafsiriah. Pemerintah menerjemahkannya kata demi kata, harfiah,” ujar Zulkarnain.

Sejak 2010, MMI telah mengingatkan Kementerian Agama terhadap kekeliruan itu. ”MMI di Sumatera Utara, saya di 2011 bertemu dengan pejabat Kanwil Kementerian Agama, saat itu Syariful Mahya Bandar memberikan terjemahan dari penelitian 10 tahun Ustad Muhamad Thalib, tapi mereka menyatakan itu bukan domainnya,” kata Zulkarnain.

Kepala Bidang Qurais Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Zulfan Arif enggan memberikan komentar soal itu. Dihubungi Tempo, Zulfan berkilah hal itu sudah lama.

Mengenai penerimaan Al-Quran, Zulfan tidak tahu. »Tanya kepada Kabid Pondok Pesantren dan Pengembangan Masjid, Jaharudin,” kata dia.

Jaharudin yang mengaku tengah berada di Batam, tidak hafal dengan jumlah Al-Quran yang diterima oleh Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara. ”Sudah 4 hari saya di Batam, saya tidak berani menyebutkannya karena takut salah, bisa gawat,” kata dia.

Jaharudin melanjutkan, sejak tiga hari lalu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah meminta laporan penyaluran Al-Quran. ”Laporannya telah dikirim oleh staf, hari ini, mereka sudah keluar kantor dan tidak ingat jumlahnya,” ujar Jaharudin.

Kementerian Agama, sebut Jaharudin, kerap memberikan Al-Quran ke Kanwil Kemenag Sumatera Utara. ”Berdasarkan permintaan, Al-Quran dibagikan ke masyarakat dan masjid-masjid,” kata Jaharudin.

Tudingan MMI soal terjemahan Al-Quran bukan kali pertama disampaikan. Pada April 2011, Ketua Lajnah Tanfidziyah MMI Pusat, Irfan S. Awwas, mengatakan bom bunuh diri di masjid Kepolisian Resor Kota Cirebon pada medio April 2011 adalah tanggung jawab Kementerian Agama. Ia menilai pemerintah salah menerjemahkan Al-Quran selama puluhan tahun. Kesalahan terjemahan pada sekitar 3.400 ayat itu diduga memicu tindakan radikalisme.

Kementerian Agama membantah tuduhan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) bahwa terjadi kekeliruan dalam menerjemahkan 3.400 ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia.

Dana Distop Pemerintah, Arifin Panigoro Bantu PSSI

Keputusan pemerintah yang akan menghentikan subsidi bagi PSSI, ternyata mendapat perhatian dari pengusaha minyak dan gas Indonesia, Arifin Panigoro.

Keputusan Pemerintah yang tak akan memberikan kucuran dananya tersebut merupakan imbas dari kisruh di persepakbolaan Indonesia yang tak kunjung usai. Selain itu, kekalahan telak 10-0 di laga terakhir Pra Piala Dunia 2014 dari Bahrain juga memicu respon dari Pemerintah, karena adanya diskriminasi kepada pemain yang berlaga di liga yang tak diakui oleh PSSI.

Namun, Arifin Panigoro yang menjadi penggagas dibentuknya Liga Primer Indonesia (LPI) beberapa waktu lalu tersebut siap memberikan dana segarnya untuk kelangsungan PSSI dan juga Tim Nasional.

Menurut Wakil Ketua Umum PSSI, Farid Rahman, setidaknya dibutuhkan dana sebesar 40 juta Dolar atau sebesar Rp365 milyar untuk menjalankan program yang telah disusun.

"Idealnya 40 juta dolar AS itu meliputi dana dari pemerintah, hak siar dari televisi, sponsor dan penjualan tiket," ujar Farid seraya menjelaskan bahwa dana tersebut juga akan digunakan untuk program sport science dan pembinaan usia muda.

"Kekurangan dana tersebut akan ditanggung oleh Arifin dan pengusaha lain yang mencintai sepakbola Indonesia. Ada beberapa teman lain, tapi dia pemimpinnya," jelasnya.

"Ini menunjukkan komitmennya untuk masa depan sepakbola Indonesia. Arifin akan melakukan banyak hal. Dia mengorbankan banyak untuk membuat sepakbola Indonesia lebih baik," tandasnya.

Meski begitu, Farid juga mengungkapkan bahwa PSSI masih tetap membutuhkan bantuan dana dari Pemerintah, karena tanpa bantuan dana tersebut akan ada banyak kesulitan untuk menjalankan sepakbola di Indonesia.

"Kita masih membutuhkan dana bantuan dari pemerintah. Tanpa itu, maka sepakbola Indonesia bakal kesulitan," tegas Farid.