Australia Umumkan Travel Warning ke Indonesia

Melalui situs resminya, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Australia mengeluarkan peringatan bepergian bagi warganya ke Indonesia. Peringatan tersebut ditingkatkan usai aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Australia, Kamis siang, 21 November 2013, di Kuningan, Jakarta Selatan.

Status peringatan perjalanan bagi warga Australia meningkat menjadi 'penerapan kewaspadaan luar biasa' dari sebelumnya 'normal dan aman'. Dalam situs tersebut dipaparkan peningkatan status ini disebabkan isu gelombang demonstrasi di Kedubes Australia per 21 November 2013.

"Warga Australia harus memantau pemberitaan, menghindari protes, meningkatkan kewaspadaan. Warga juga diminta untuk berhati-hati ketika menuju dan beranjak dari Kedutaan Besar selama demonstrasi berlangsung," bunyi peringatan dalam situs tersebut.

Pagi tadi, unjuk rasa berlangsung dan membuat jalur lambat di Jalan Rasuna Said depan Kedubes Australia ditutup. Para pengunjuk rasa mengecam pemerintahan Perdana Menteri Australia Tony Abbot dan menuntut pemerintah Australia meminta maaf atas penyadapan yang dilakukan terhadap Indonesia.

Aksi itu dihadiri Front Pemuda Muslim Maluku, Masyarakat Peduli Hankam, Himpunan Mahasiswa Al-Zahra, dan Laskar Merah Putih. Hingga saat ini, anggota Laskar Merah Putih mulai berdatangan dan memulai orasinya dengan menyanyikan Indonesia Raya sambil meneriakkan, "NKRI Harga Mati!"

Kepala Kepolisian Sektor Metro Setiabudi Ajun Komisaris Besar Tri Suhartanto mengatakan, sebanyak dua kompi personel Brigade Mobil, dua kompi pasukan Pengendali Massa, dan personel dari Kepolisian Sektor Metro Setiabudi telah diturunkan untuk menjaga keamanan saat unjuk rasa berlangsung. Selain itu, satu unit barakuda dan beberapa unit security barrier juga telah disiapkan di depan kantor Kedutaan. "Disiapkan untuk usaha preventif," kata Tri saat ditemui di depan kantor Kedutaan, Kamis, 21 November 2013.

Unjuk rasa ini merupakan tanggapan atas Australia yang dikabarkan menyadap sejumlah pejabat Indonesia, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Informasi ini didasarkan laporan mantan intel Amerika Serikat, Edward Snowden, bahwa United State National Security Agency mencatat intelijen Australia menyadap telepon SBY.